Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dr La Ode Wahid Agigi Pemkab Muna dan jubir Pemkab Mubar Rahman Saleh
Raha, Munanews.com – Masyarakat Kabupaten Muna dan Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini masih berjuang menangani penyebaran wabah virus Covid-19.
Penanganannya pun kini berangsur membaik. Angka kesembuhan pasien kian bertambah. Sementara kasus positif semakin menurun.
Ditengah kabar baik ini, justru menimbulkan polemik antara juru bicara (Jubir) penanganan Covid-19 Muna dan Mubar.
Perang argumen dan saling klaim pun intens dilontarkan kedua belah pihak. Lontaran ‘pedas’ di laman media sosial tak terelakkan.
Jubir penanganan Covid-19 Muna, dr. La Ode Wahid Agigi mengaku kesal dengan kinerja Jubir Covid Mubar, yang selalu mengaitkan penanganan pasien Covid-19 asal Mubar yang dirawat di RSUD Raha, berbau politik.
“Saya sebagai Juru Bicara Gugus Tugas Covid Muna, saya tetap profesional dan menghindari berpolitik praktis dan tidak mengharapkan jabatan apapun di Muna,” terang dr Wahid, saat dikonfirmasi melalui selularnya, Kamis (11/6/20).
Kata dr. Wahid soal penanganan Covid-19 ini jangan dikaitkan dengan politik pada Pilkada Muna. Ini mestinya murni urusan kemanusiaan yang butuh kerja sama dan koordinasi yang baik untuk memutus rantai penularan.
“Saya sebagai Dokter Penanggung Jawab (DPJP) pasien Covid RSUD Raha dan Ketua IDI Muna dan Muna Barat yang mewadahi dan melindungi para dokter Mubar tetap dan terus membantu mereka baik konsultasi melalui telpon dan WA terkait pasien Covid,” tegasnya.
Ia juga heran sebenarnya RSUD Mubar tidak merawat Pasien Covid-19, namun dalam pelaporan mengklaim keberhasilan.
“Ini luar biasa, sampai-sampai surat keterangan sembuh Covid-19 Pasien yang saya rawat dipublikasi melalui FB,” cetusnya.
Selain itu, dr Wahid juga menyoroti kasus pasien positif yang dinyatakan sembuh.
“Saya rawat dan sudah sembuh pulang pada 8 Mei 2020, saya tahu Satgas Gugus Tugas Muna Barat menyalahi prosedur penangan Covid-19 karena belum melakukan swab terhadap kontak eratnya sampai pasien tersebut saya pulangkan,” timpalnya.
Ia bahkan menilai Pemda Muna Barat tidak tahu berterima kasih kepada tim gugus tugas Covid-19 Muna.
“Ada yang lucu. Kok, mereka minta Bupati Muna mengevaluasi kinerja kami padahal Prestasi Satgas Gugus Tugas Covid Muna sangat diapresiasi oleh Gugus Tugas Covid Sultra,” tambahnya
Sementara itu, Jubir Covid-19 Mubar, Rahman Saleh mengaku tak mengaitkan penanganan Covid-19 ini dengan politik.
“Jabatan saya akan pertanggung jawabkan dunia dan akhirat dan perlu saya sampaikan bahwa selama bertugas di dinas kesehatan belum pernah membuat resah di masyarakat ataupun merugikan masyarakat,” celoteh Rahman di medsos.
Kata Rahman jabatan itu tidak perlu pertahankan karena itu tergantung pada prestasi kerja.
“Mungkin Jubir Muna sudah lupa dengan berita yang dimuat di media online yang menyudutkan Bupati Mubar terkait warga Mubar Kapatuli dan meminta Gubernur untuk membatalkan SK tentang Penetapan RSUD Muna sebagai pusat rujukannya Muna Barat atau pura-pura lupa,” jelasnya.
Kata Rahman pernyataan ini melukai seluruh masyarakat muna barat. “Katanya menghindari berpolitik praktis tapi pernyataannya sudah mengarah pada politik praktis dengan mencampur adukkan pelayanan kemanusiaan dengan kepentingan hasrat,” cetusnya.
Dirinya juga menyoal kematian pasien PDP warga Mubar karena selama pasien dirawat sampai meninggal tidak pernah dikoordinasikan.
“Mungkin masih ingat atau pura-pura tidak ingat kasus pertama warga kami masuk RSUD Muna tanpa rujukan dari Desa Bakeramba dan Pak Jubir selaku Dokter DPJP langsung menghubungi saya dan menyampaikan tentang pasien tersebut untuk dilakukan PE terhadap kontaknya, kenapa berbeda dengan pasien LP dari Desa Sidamangura tidak diperlakukan sama,” katanya.
Editor: Fatih
