LPM-Sultra Desak Pemerintah Sultra Tetapkan Tapal Batas Antara Kab Muna Dan Buton Tengah

0
50
mmmmm

Kendari, CorongSultra.id – Lembaga Pemerhati Masyarakat Sulawesi Tenggara LPM-Sultra, menorehkan perhatian besar terhadap penetapan batas wilayah kabupaten muna dan kabupaten buton tengah yang ada di wilayah sulawesi tenggara,

“Penetapan tapal batas antara Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Tengah yang terletak Di Desa tanjung (Kabupaten Muna) dan Kelurahan Watulea (Kabupaten Buton Tengah) ini di perbincangkan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, karena ketidak jelasan batas, antara kabupaten muna dan kabupaten buteng, saat di konfirmasi di telpon selulernya senin 16/12/2019

Jadi wilayah antar daerah ini selalu di perbincangkan, kalau tidak di lakukan dengan musyawarah antara dua kabupaten ini, akan dapat penyebab lahirnya konflik horizontal di masyarakat, itu mulai dari persoalan pengelolan sumber daya alam, sampai sumber daya manusianya, Karena daerah ini memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya masing masing Ungkap Laode Hajidun

Lanjut hajidun yang akrab disapa “aldy”, terkait lambannya penetapan tapal batas ini setidaknya ada empat potensi masalah yang akan timbul, konflik horizontal, karena perbedaan luas wilayah yang tidak seimbang, dan tidak peduli keinginan sebagian masyarakat untuk bergabung dengan wilayah daerah tetangga, karena adanya aset di daerah perbatasan yang diperebutkan”. dan persoalan hak atas tanah perkebunan masyarakat tidak bisa berubah, karna itu hanyalah batas administarasi wilayah kerja masing daerah. nah inilah sebenarnya yang menjadi pemicu persoalan. apalagi pihak pemerintah yang ada disekitar wilayah tersebut tidak memahaminya tegas Laode Hajidun.
Maka terkait belum jelasnya penetapan tapal batas antara kabupaten muna dan kabupaten
buton tengah (buteng LPM-SULTRA menyatakan sikap :
1. Meminta kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk secepat mungkin menetapkan tapal batas antara dua kabupaten tersebut sebelumnya terjadinya konflik di masyarakat

2. Meminta gubernur dan DPRD Provinsi Sultra untuk bersama-sama membentuk tim agar dapat menyelesaikan konflik masyarakat yang ada di tapal batas

3. Meminta DPRD provinsi dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton tengah untuk duduk bersama untuk menggelar rapat dengar pendapat guna menyelesaikan persoalan tapal batas di dua kabupaten antara kabupaten muna dan kabupaten buton tengah (buteng)

dan dalam aksi demonstrasi di kantor gubernur kemarin masa aksi dari lembaga pemerhati masyrakat sulawesi tenggara di terima langasung pak ali akbar sebagai kepala biro pemerintahan.dan dalam hasil pertemuan tersubut dalan wwktu akan turun ke lapangan uangkapnya

Laporan is

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here