Sahrul Ketua jaringan kemandirian nasional Sultra
Raha, Munanews.com – Rencana Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, SH, bakal berkantor di Muna adalah langkah baik dalam rangka mendekatkan pelayanan masyarakat. Bahkan gubernur dapat menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kendati begitu menurut Ketua jaringan kemandirian nasional Sultra, Sahrul, keputusan gubernur tersebut dapat memicu kerawanan sosial di tengah ekskalasi politik yang terus memanas.
“Sebetulnya gubernur akan berkantor ke daerah-daerah itu merupakan janji politik saat Pilgub dulu, tapi menjadikan Muna sebagai daerah pertama untuk berkantor merupakan keputusan yang kurang bijak,” kata Sahrul
Mantan juru bicara AMAN CENTRE ini meminta gubernur untuk menunda rencanamya dan memilih daerah lain yang tidak ikut dalam tahapan Pilkada serentak. Alasannya untuk meminimalisir konflik antar pendukung pasangan calon. Sahrul menegaskan, jika gubernur tidak menunda niatnya maka yakin dan percaya keamanan di Muna sangat tidak kondusif.
“Mestinya gubernur memikirkan resiko yang dapat memecah belah masyarakat. Saya rasa kita tidak lupa bagaimana seramnya gesekan tim pada pertarungan Rusman dan Dokter dulu. Saya harap kejadian yang dulu jangan terulang lagi,” ujarnya. Kamis (22/10/2020).
Kata Sahrul, untuk mensukseskan pesta demokrasi ini bukan hanya tugas penyelenggara tapi menjadi tugas seluruh elemen termasuk gubernur. Olehnya itu, gubernur menjadi tidak elok atau tidak tepat jika daerah yang sedang melaksanakan tahapan pilkada di jadikan kantor gubernur.
“Masyarakat sudah pasti beropini bahwa gubernur berkantor ke Muna untuk membantu salah satu calon bupati. Selain itu, saya pastikan akan ada kelompok besar yang akan melakukan aksi demonstrasi menolak gubernur berkantor di Muna tentu dengan alasan waktunya belum tepat. Gubernur harus lebih bijak untuk membatalkan niatnya. Ini untuk kepentingan kemanan,” pungkasnya. (LN)
