Ali Sadikin bersama La Kore kepala Dinsos Muna, mengunakan kopiah
Raha,Munanews.com – Pernyataan Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Muhammad Satri, yang menanggapi isu soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Muna, terlalu berlebihan dan berbau opini.
Hal itu, diungkapkan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Muna, Ali Sadikin.
Dirinya menyesalkan pernyataan soal isu intimidasi oleh oknum tertentu yang tidak jelas sumbernya.
“Masyarakat siapa yang menjadi korban intimidasi. Jangan membuat opini yang menyesatkan,” cetus mantan aktivis UHO ini, Kamis (26/11/2020).
Ia bahkan menegaskan hingga detik ini belum ada masyarakat yang mengadu secara lisan maupun tertulis kepada Pemda setempat soal intimidasi.
Ali Sadikin juga meminta Dinsos Sultra, jangan mencampur adukan PKH dan Pilkada di Muna. Selain itu, ia juga menyoroti soal Desa yang tak punya kewenangan dalam menentukan warga penerima PKH.
“Sangat keliru jika Dinsos Sultra mengatakan desa tidak punya kewenangan terhadap PKH. Yang namanya bantuan apa saja yang ada dimasyarakat sudah pasti berdasarkan data valid dari desa,” timpalnya.
Kata Ali Sadikin, kepala desa punya kewenangan untuk mengusulkan perubahan penerima PKH sepanjang masyarakat penerima sudah tidak layak lagi menjadi penerima PKH.
“Saya kasih contoh salah satu kriteria penerima PKH diutamakan yang tidak memiliki kendaraan dan dia sudah menerima bantuan PKH, tapi dalam perkembanganya masyarakat tersebut bisa membeli motor. Maka pemerintah desa punya kewenangan untuk mengusulkan perubahan,” jelasnya.
Olehnya itu dirinya meminta agar setiap lembaga untuk menjaga bersama kedamaian di Pilkada Muna.
“Tensi politik di Muna sangat tinggi maka diharapkan kepada kita semua untuk tidak membuat pernyataan yang menyesatkan,” harapnya.
Bahkan ia meminta Gubernur Sultra, Ali Mazi agar memantau pejabatnya yang dinilai sengaja membuat statemen sehingga memicu kegaduhan didaerah yang tengha menyelenggarakan Pilkada.(LN)
